Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali diminta mencari terobosan baru untuk mempromosikan hotel-hotel secara mandiri di Bali.

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR ke Provinsi Bali Ridwan Hisjam, menanggapi pernyataan PHRI Bali bahwa tingkat hunian hotel (occupancy) di Bali hanya mencapai 50%.

"Menurut PHRI ini merupakan hal yang perlu diperhatikan pemerintah pusat, karena investasi yang ada disini terlalu lama untuk kembali kalau hanya 50%," kata Ridwan usai pertemuan tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Minggu (18/12/2016).

"Kami tadi mengusulkan kalau memang itu masalahnya, masalah promosi, maka PHRI Bali harus mencari untuk mempromosikan hotel-hotel di Bali secara mandiri tidak tergantung pada promosi hotel atau promosi pariwisata yang dilakukan Kementerian Pariwisata RI,"  ungkapnya.

Karena, lanjut politisi Partai Golkar ini, Kementerian Pariwisata bertanggung jawab terhadap promosi seluruh daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia terutama 10 destinasi baru yang sudah menjadi andalan pemerintah.

Tapi, kata Ridwan, menurut PHRI yang menjadi masalah adalah infrastruktur, terutama pintu masuk ke Bali sangat terbatas dengan terbatasnya Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

"Bandara ini menurut General Manager Angkasa Pura Bali sudah cukup besar bahkan bisa  menampung 25 juta orang per tahun. Tetapi ternyata itu masih kurang. Sehingga ini memang harus ada terobosan baru dari pemerintah didalam mengembangkan Bali sebagai destinasi andalan negara kita," paparnya.

Oleh karena itu, menurut Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini, pengembangan Bandara Udara harus dipercepat. "Paling tidak di tahun 2017 harus segera dimulai pembebasan tanah dan sekaligus pelaksanaan pembangunannya," jelasnya.

Menurutnya, kalau itu bisa dijalankan maka occupancy hunian hotel di Bali bisa mencapai 70% akan sangat baik sekali. (sc), foto : suciati/hr.